SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH      SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UPTB. SATLISDAD

Kategori: UNIT KERJA
Ditayangkan: Jumat, 17 Maret 2017
Ditulis oleh UPTB. SATLISDAD

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

UNIT PELAYANAN TERPADU BADAN (UPTB) 

PUSAT ANALISIS DAN VISUALISASI DATA DAERAH (SATLISDAD) 

BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

 

KEPALA :

  1. Merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok UPTB;
  2. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi atas hasil analisis data dan memvisualisasikan kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penetapan kebijakan arah pembangunan Sulawesi Tengah yang sesuai dengan target dan sasaran RPJMD.

 

SUB BAGIAN TATA USAHA :

  1. Melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan UPTB;
  2. Menyusun rencana kerja dan pengembangan UPTB;
  3. Mengelola administrasi personalia UPTB;
  4. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan pimpinan;
  5. Penyelenggaraan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup Bappeda dan unit kerja/SKPD lainnya.

 

SUB BIDANG PENGUMPULAN DATA DAN ANALISA :

  1. Melaksanakan penyusunan bahan standar pengelolaan data pembangunan Daerah;
  2. Melaksanakan penyusunan kebutuhan  data dan informasi  pembangunan Daerah;
  3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data pembangunan Daerah;
  4. Melaksanakan pengelolaan website dan sarana sistem informasi serta insfrastruktur jaringan informatika yang terdapat pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah;
  5. Penyelenggaraan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup Bappeda dan unit kerja/SKPD lainnya.

 

SUB BIDANG PERSEBARAN, VISUALISASI DAN PUBLIKASI DATA :

  1. Melaksanakan pelayanan penyebaran hasil analisis data pembangunan daerah  kepada pengambil kebijakan/stakeholder  berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah;
  2. Melaksanakan pelayanan visualisasi data pembangunan daerah kepada publik secara langsung dan tidak langsung melalui Sistem Informasi dan publikasi data pembangunan daerah;
  3. Melaksanakanan publikasi data geospasial dan potensi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tengah;
  4. Penyelenggaraan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup Bappeda dan unit kerja/SKPD lainnya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Makro, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi

Kategori: UNIT KERJA
Ditayangkan: Jumat, 17 Maret 2017
Ditulis oleh UPTB. SATLISDAD

Bidang Perencanaan Pembangunan Makro, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi perencanaan makro, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam rangka sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas   Bidang Perencanaan Pembangunan Makro, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a.    menyiapkan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;

b.   menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;

c.  menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;

d. menyiapkan bahan penyelenggaraan Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;

f.  menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD, dan Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN; dan

g.    melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bidang Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring Evaluasi,  membawahi tiga Sub Bidang yaitu:

a. Sub Bidang Perencanaan Makro;

2. Sub Bidang Pengendalian Monitoring dan Evaluasi APBD; dan

3. Sub Bidang Pengendalian Monitoring dan Evaluasi APBN.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Kategori: UNIT KERJA
Ditayangkan: Jumat, 17 Maret 2017
Ditulis oleh UPTB. SATLISDAD

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan di bidang Pendidikan,  Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Aparatur, organisasi pemerintahan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perpustakaan dan Kearsipan,  Pemberdayaan Masyarakat, Kehubungan kemasyarakatan,  dan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Masyarakat, Hukum,  Pengawasan dan Legislasi Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a.  penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;

b.   penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;

c.    penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Pengembangan Kompetensi Umum Dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;

d.  penyiapan bahan pengkoordinasian di bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang dengan pihak dan unit terkait;

e.  penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;

f.   penyiapan bahan monitoring  dan evaluasi di bidang sertifikasi Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi, dan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;

g.    pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan

h. penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas BidangPengembangan Kompetensi Teknis.

 

Bidang Sosial budaya  membawahi tiga Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I,

b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II; dan

 

b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III; 

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kategori: UNIT KERJA
Ditayangkan: Jumat, 17 Maret 2017
Ditulis oleh UPTB. SATLISDAD

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap Bidang  Bina Marga, Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta karya. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tata ruang, Perhubungan, Komunikasi  Informatika, Persandian dan Statistik, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkingan Hidup, Kehutanan dan Penanggulangan Bencana. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan Catatan Sipil, Tata Pemerintahan, Umum, Penelitian Pengembangan, Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

Untuk penyelenggaraan tugas bidang Infastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;

b.   penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;

c.    Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;

d. Penyiapan bahan penyelenggaraan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;

e.  Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;

f.     Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan

g. penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.

Bidang Infastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi tiga Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Infastruktur dan Pengembangan Wilayah I ;

b. Sub Bidang Infastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan

 

c. Sub Bidang Infastruktur dan Pengembangan Wilayah III;

Bidang Perencanaan Ekonomi

Kategori: UNIT KERJA
Ditayangkan: Jumat, 17 Maret 2017
Ditulis oleh UPTB. SATLISDAD

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan tenaga kerja dan transmigrasi, perdagangan dan perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, pariwisata, administrasi kesejahteraan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, administrasi otonomi daerah, bappeda, keuangan, pendapatan daerah, penanamam modal dan administrasi perekonomian.

Untuk penyelenggaraan tugas maka bidang perencanaan ekonomi mempunyai fungsi :

a.  penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;

c.    penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;

d.   penyiapan bahan pengkoordinasian di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III dengan pihak dan unit terkait;

e. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan tekhnis serta pelaksanaan di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;

f.  penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;

g.  penyiapan bahan monitoring  dan evaluasi di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;

h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III; dan

i.   pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi 3 (tiga)  Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I,

b. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II;

c.  Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II;

Artikel Selanjutnya...