SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH      SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TUPOKSI

Kategori: PROFIL
Ditayangkan: Jumat, 17 Maret 2017
Ditulis oleh UPTB. SATLISDAD

Dalam struktur OPD BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah berperan dalam (a). Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah; (b). Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   Adapun fungsi BAPPEDA adalah :

a.    Menyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum perencanaan pembangunan dalam rangka strategi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen rencana tata ruang;

b.   Mengkaji, mengkoordinir, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

1) Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi.

2) Evaluasi terhadap Ranperda kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

3) Merumuskan dan menetapkan Renstra, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan

4) Evaluasi terhadap ranperda kabupaten/kota tentang Rencana Tata Ruang (RTR);

c.    Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah ;

1) Koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan Daerah dan rencana tata ruang Provinsi serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

2) koordinasi, sinergitas dan harmonisasi rencana pembangunan daerah provinsi dan Kabupaten/kota; dan

3) Melaksanakan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;

d. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar perangkat daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

e. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, pengendalian arah pembangunan dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah; evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi dan antar kab/kota ;

f.     Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah;

g.  Mengkoordinasikan dan mengendalikan rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

h.   Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Strategi dan Kebijakan

Kategori: PROFIL
Ditayangkan: Jumat, 17 Maret 2017
Ditulis oleh UPTB. SATLISDAD

Berdasarkan visi dan misi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah maka dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan kota yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan kota, dirumuskan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah periode 2016-2021. Dalam rangka mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan, dirumuskan strategi perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1.  Strategi Eksternal :

a.    Meningkatkan kualitas perencanaan agregat, sektoral, lintas sektor dan kewilayahan

b.   Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

2.  Strategi Internal :

a.    Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual

b.   Meningkatkan kompetensi tenaga perencana

 

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, dapat diuraikan  sebagai berikut :

Strategi :

  1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
  2. Mendorong  peningkatan  koordinasi,  integrasi  dan  sinkronisasi  perencanaan;
  3. Meningkatkan capacity building kelembagaan perencana pembangunan;
  4. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
  5. Menyediakan data dan informasi yang akurat dengan optimalisasi pemanfaatan Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD)

 

Kebijakan :

  1. Peningkatan kualitas perencanaan;
  2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan melalui trilateral desk;
  3. Peningkatan capacity building kelembagaan perencanaan pembangunan dengan penyesuaian melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana pembangunan
  4. Peningkatan pengendalian,  monitoring dan evaluasi;
  5. Penyediaan  sistem  informasi  perencanaan yang transparan dan akuntabel dengan optimalisasi pemanfaatan Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD)

 

            Strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Bappeda dengan memperhatikan kondisi lingkungan baik kondisi internal maupun kondisi eksternal untuk masa lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Struktur Organisasi

Kategori: PROFIL
Ditayangkan: Kamis, 16 Maret 2017
Ditulis oleh UPTB. SATLISDAD

DOWNLOAD FILE INI

DOWNLOAD FILE INI

Visi dan Misi

Kategori: PROFIL
Ditayangkan: Jumat, 17 Maret 2017
Ditulis oleh UPTB. SATLISDAD

A.    VISI

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021  yaitu Sulawesi Tengah Maju Mandiri dan Berdaya.

 Dalam mendukung Visi Provinsi Sulawesi Tengah  diatas,  BAPPEDA  sebagai satuan kerja yang membidangi perencanaan, maka fokus  arah tindakan dalam menjalakan tugas dan fungsinya  harus dilandasi visi dan misi yang merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan. Berdasarkan proposisi diatas maka BAPPEDA Sulawesi tengah mengusung visi sebagai berikut:

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sulawesi Tengah Yang Transparan, Bersinergi,  Partisipatif dan Mandiri.

Transparan, bermakna bahwa semua proses perencanaan pembangunan didasarkan pada prinsip keterbukaan dan keleluasaan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan daerah dan didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersinergi,  bermakna bahwa perencanaan pembangunan pada setiap level pemerintahan dan setiap urusan saling terkait dan saling mendukung, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Partisipatif, bermakna bahwa perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir dan mengartikulasikan secara objektif berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus ke arah perubahan yang lebih baik dan dapat dipahami oleh semua elemen masyarakat. Perencanaan Pembangunan daerah yang partisipatif menggambarkan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders) yang didasarkan pada kesetaraan, transparansi, akuntabilitas serta keterwakilan seluruh segmen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Mandiri, bermakna bahwa perencanaan pembangunan didasarkan atas kemampuan sumberdaya aparatur perencana yang profesional dan teknokratis dalam penyusunan perencanaan  pembangunan. Perencanaan yang profesional dan teknokratis sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

B.    MISI

Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Visi, maka perlu dijabarkan dalam bentuk misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Bappeda Sulawesi Tengah maka Misi yang diemban adalah :

1.   Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Yang Transparan, Bersinergi,  Partisipatif dan Mandiri

2.   Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

3.   Meningkatkan Kualitas manajemen data

 

Penjelasan Misi

Misi Pertama :

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang Transparan, BersinergiPartisipatif dan Mandiri, ditempuh dengan mengedepankan prinsip-peinsip keterbukaan, sinergitas perencanaan Nasional dan daerah, partisipasi aktif stakeholders, serta profesionalitas perencanaan yang berlandaskan kerangka pikir ilmiah.

Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan scara vertikal dan horizontal ditempuh dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan nasional dan daerah.  

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan dapat tercipta perencanaan pembangunan yang komprehensif dan holistik, sehingga mampu memberikan arah kebijakan pembangunan yang kondusif dalam mendukung visi Pemerintah Daerah.

Misi Kedua :

Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan proses pembangunan berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan serta menentukan ukuran ketercapaian target rencana pembangunan daerah melalui realisasi capaian indikator kinerja menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.

Misi Ketiga :

Kelembagaan perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan koordinasi pembangunan serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, diperlukan pengelolaan data yang baik dengan memastikan data tersebut valid/akurat, up to date, aktual, tersedia dan mudah diakses. Oleh karenanya kualitas manajemen data sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan itu sendiri.