SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH      SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Rapat Koordinasi Bidang Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2018

Ditayangkan: Rabu, 19 September 2018

Rapat Koordinasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 18 September 2018  bertempat di ruang Nagana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat tersebut dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, Bappeda dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Pada rapat tersebut menghadirkan 4 narasumber yaitu;  1) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, 2) Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan, 3) Kepala Wilayah Hukum dan HAM, dan 4) Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Paparan pertama oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Sampe Tuah, SH dengan judul “Peran serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Provinsi Sulawesi Tengah”.

Paparan kedua disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan yang diwakili oleh Kasubag Raperda dan Rapergub Indah Ruliyanti, SH yang berjudul “Harmonisasi Rancangan Produk Hukum daerah terkait Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2018”.

Paparan ketiga disampaikan oleh Kepala Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Darsyad Ikhsan dalam paparannya berjudul “Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia 2015 – 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota peduli HAM”.

Paparan keempat oleh  Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Bapak Darmukit, SH,MH yang berjudul “Peran serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Provinsi Sulawesi Tengah”.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Sasaran umum RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Aksi HAM Daerah 2018 sebagai berikut : a). Harmonisasi rancangan produk hukum daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. b). Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah. c). Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terhadap konflik lahan. d). Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah. e). Penyediaan Ruang Menyusui yang Memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Mandat Konstitusional HAM adalah a). Negara mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia. b). Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat  c). Setiap orang berhak atas perlindungan HAM tanpa diskriminasi. d). Penghormatan, Perlindungan, pemenuhan penegakan, dan  pemajuan HAM merupakan tanggung jawab Negara terutama Pemerintah . Adapun Rencana Aksi nasional Hak Asasi manusia (RANHAM) Perpres 75/2015 Jo 33/2018 meliputi : a). Adalah Dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan HAM  bagi masyarakat Indonesia. b). Panduan dan rencana umum serta arah bagi penyelenggara negara yang pelaksanaannya bersifat dinamis (living document). c). Dapat diselaraskan dengan potensi dan permasalahan di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah

Pin It
Dilihat: 324