Seminar Dokumen Akhir Perencanaan Ekonomi Bidang Perikanan dan Kelautan

Ditayangkan: Rabu, 25 Juli 2018

Seminar Dokumen Akhir Perencanaan Ekonomi Bidang Perikanan Dan Kelautan dengan Topik Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2018  bertempat di ruang Kasiromu Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Seminar tersebut dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, SE, dihadiri OPD terkait Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, Instansi vertikal perwakilan Sulawesi Tengah, Bappeda Kabupaten/Kota dan OPD terkait lingkup Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, Akademisi, Tim penyusun Dokumen Perencanaan Ekonomi Bidang Perikanan dan Kelautan Sulawesi Tengah tahun 2018.

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, dalam sambutannya  bahwa Sulawesi Tengah disebut sebagai salah satu Provinsi pesisir dan kepulauan di Indonesia karena memiliki panjang garis pantai sekitar 6.653,31 km dengan 4 (empat) perairan yaitu selat Makassar, laut Sulawesi, teluk Tomini dan teluk Tolo dengan luas total perairan laut sekitar 77.295,9 km2 dan luas wilayah daratan kurang lebih 61.841,29 km2 atau 36,47% dari luas pulau Sulawesi (permendagri no. 18 tahun 2013).  Sulawesi Tengah juga memiliki pulau-pulau sedang dan kecil sebanyak   1.604 pulau dimana 3 pulau diantaranya adalah pulau-pulau kecil terluar yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga Malaysia dan Philipina. Secara geografis Provinsi Sulawesi Tengah diapit oleh selat Makassar, teluk Tomini dan teluk Tolo atau dilalui oleh alur laut kepulauan Indonesia.  Posisi ini menjadikannya sebagai Provinsi yang memiliki peran geostrategis yang cukup tinggi dan menguntungkan dari aspek perekonomian yang memanfaatkan jasa-jasa kemaritiman. Penyusunan dokumen dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat dan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah pesisir terpencil dan pulau-pulau kecil.  Adapun tujuan umum yaitu mendukung misi ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 - 2021 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan prioritas pembangunan daerah dan sekaligus mendukung agenda prioritas Nawacita ke-9 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Umumnya penduduk Sulawesi Tengah yang mendiami pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan yang rendah, meskipun dengan berbagai potensi alam yang berada di sekitarnya. Permasalahannya adalah keberadaan potensi belum termanfaatkan dengan baik oleh penduduk karena masih minimnya pengetahuan dan keahlian untuk mengelola ditambah informasi terhadap nilai barang dan jasa yang dapat dihasilkan dari penggalian potensi-potensi tersebut belum diketahui pasti, serta belum terbukanya akses penduduk terhadap pemenuhan kebutuhan ekonominya karena secara geografi terletak pada daerah-daerah pesisir terpencil dan pulau-pulau kecil yang terpisah cukup jauh dari mainland-nya (pulau induk) yang membutuhkan transportasi laut untuk mencapainya. Tingkat ekonomi penduduk yang rendah akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kelestarian sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil, karena sesuai perspektif sosio-ekonomi-ekologi memandang bahwa desakan ekonomi, kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi telah lama diyakini menjadi penyebab degradasi (kerusakan)alam.  Sumberdaya alam akan menjadi “last resort” tempat pengaduan terakhir bagi lapisan miskin untuk mempertahankan kehidupan (survival strategy), manakala tidak ada lagi peluang ekonomi apapun yang tersisa di tempat lain bagi mereka. Tetapi pada perspektif positif sosial-ekonomi dan ekologi beranggapan, bahwa penduduk di pesisir dan pulau-pulau kecil dapat hidup mandiri secara ekonomi hanya dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan lingkungan disekitarnya, asalkan tidak berada pada tingkat over exploitation yang melebihi batas daya dukung (carrying capacity) lingkungan.  Dengan demikian, pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat diperlukan arahan, bimbingan dan kesepahaman pemanfaatan. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan membuat data potensi, terutama yang akan mendukung pembangunan pesisir terpencil dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan pendapatan ekonomi penduduk terutama yang mendiami pesisir dan pulau-pulau kecil.  Data-data potensi yang tersedia, dapat juga digunakan sebagai bahan perencanaan bidang kelautan dan perikanan, khususnya untuk daerah pesisir dan sebagai pertimbangan penyaluran atau transfer dana dari pusat ke daerah.

Pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk mengelola wilayah pesisir terutama daerah terpencil dan pulau-pulau kecil atas pemanfaatan potensi oleh masyarakat dan juga program pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemanfaatan potensi tersebut.  Disamping itu, diperlukan peran mediasi dari Pemerintah Provinsi untuk menampung aspirasi keinginan dan kebutuhan yang membutuhkan pembiayaan atau pengucuran dana baik dari APBD provinsi maupun APBN.  Daerah pesisir terpencil dan pulau-pulau kecil merupakan daerah prioritas untuk pengentasan kemiskinan karena sekitar + 40% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berada di wilayah-wilayah tersebut.  Setiap tahun implementasi program dan kegiatan yang bertujuan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur telah digulirkan oleh pemerintah tetapi belum terpenuhi dikarenakan masih kurangya basis data yang tepat sebagai dasar pengusulan perencanaan.

 Adapun tujuan khusus dari penyusunan Dokumen yaitu : 1). Inventarisasi potensi ekonomi dan sarana/prasarana di WP3K sebagai bahan penetapan perencanaan pembangunan dan pengusulan alokasi dana transfer bersumber pemerintah; 2). Mengetahui potensi dan peluang pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tengah; 3). Menyusun strategi pengelolaan wilayah pesisir terpencil dan pulau-pulau kecil dan terluar di Sulawesi Tengah; 4). Menghasilkan rekomendasi sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan perencanaan dan pembangunan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tengah.

 

Rekomendasi Penyusunan Dokumen, sebagai berikut :

  1. Hendaknya implementasi program dan kegiatan WP3K harus berkualitas, memenuhi target yang diinginkan dan dapat memberikan multi player effect terhadap peningkatan pendapatan ekonomi penduduk. Yang dimaksud berkualitas yaitu harus tepat sasaran dan berdasarkan kebutuhan keinginan penduduk, sedangkan memenuhi target yang diinginkan berarti sesuai dengan apa yang direncanakan dan multi player effect selain dapat memberikan peningkatan pendapatan ekonomi penduduk dapat juga memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan ekonomi derah dan Negara.
  2. Kewenangan pengelolaan WP3K berada pada Pemerintah Provinsi, tetapi seharusnya tetap memperhatikan usulan rencana pengelolaan dari pemerintah kabupaten karena sebagai penerima manfaat secara langsung. Dua pemikiran tentang pengelolaan WP3K selayaknya menjadi pertimbangan dalam perencanaan yaitu diorientasikan pembangunannya kea rah konservasi atau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
  3. Ketersediaan air bersih dan infrastruktur pendukungnya adalah paling prioritas untuk dibangun di WP3K. Permasalahan utama di pulau-pulau kecil yaitu tata kelola air yang rendah karena bergantung pada musim hujan dengan menampung air langsung dari hujan atau mata air.  Seharusnya berbagai pihak terkait fokus pada penyediaan sumber air dengan cara manajemen aset infrastruktur di pulau-pulau kecil dan menyiapkan kualitas SDM yang berasal dari penduduk yang dapat memeilihara dan menjaga aset infrastruktur air bersih.
  4. Seharusnya pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal diprioritaskan sama dengan pembangunan jalan dan jembatan sebagai jaminan tingkat aksesibilitas. Sebagai Negara Kepulauan, infrastruktur pelabuhan dan kapal adalah sangat penting sebagai moda transportasi pendukung mobalitas penduduk dan sebagai pemicu penggerak perekonomian di WP3K.
  5. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan di WP3K telah sesuai dengan perencanaan, tetapi masih perlu diperhatikan kualitas dari output yang dihasilkan karena kualitas output sangat mempengaruhi keberlangsungan tingkat keberhasilannya. Keberhasilan program dan kegiatan WP3K akan berimplikasi pada tingkat kesejahteraan nelayan atau masyarakat pesisir.  Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator kesejahteraan nelayan yang berbanding lurus dengan kemampuan daya beli nelayan.  Semakin tinggi NTN maka kemampuan daya beli juga semakin tinggi.
  6. Pertumbuhan ekonomi penduduk di WP3K dari aspek penghasilan sulit berkembang disebabkan oleh harga jual hasil tangkap ikan yang rendah dan panjangnya rantai pemasaran dari produsen (nelayan) ke tingkat konsumen yang menekan harga di tingkat nelayan. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah rendahnya kualitas mutu hasil tangkap karena buruknya praktek pasca panen.
  7. Pemodalan bagi penduduk pesisir adalah hal yang krusial, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kemampuan aksesibiltas modal seperti mempermudah prosedur peminjaman di perbankan, memiliki hak angunan, melatih penduduk untuk memiliki kemampuan memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi modal.
  8. Setiap permasalahan yang ada di WP3K hendaknya diselesaikan dengan kelembagaan dan terintegrasi karena permasalahan di WP3K memiliki ciri khas yang unik, yang melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikannya.
  9. Selama ini, penduduk di WP3K belum diberikan peran sepenuhnya dalam hal mengawasi pelaksanaan pembangunan tetapi masih tataran pengawasan pasif. Maka seharusnya penduduk dilibatkan pada pengontrolan terhadap pemanfaatan sumberdaya WP3K dengan didukung oleh peraturan pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku kepada semua pihak tanpa terkecuali.
Dilihat: 188