SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH      SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Rapat Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Ditayangkan: Senin, 23 Juli 2018

Rapat pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 20  Juli 2018  bertempat di ruang VIP Nagana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, SE, di dampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Ir. Eva Rantung, MS.i, dihadiri OPD terkait Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.                                                                                                                      

Sesuai dengan amanat pasal 354 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan rangcangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang perubahan RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi,  Sehubungan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2018. Adapun Pokok-pokok hasil fasilitasi rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/KotaTahun 2018 sebagai berikut : 1). Segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2018 dengan memperhatikan masukan/saran dan catatan hasil fasilitasi rancangan akhir perubahan RKPD. 2). Menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang perubahan Kabupaten/Kota tahun 2018 sesuai bataswaktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 355 Permendagr Nomor 86 tahun 2017. 3). Menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2018 kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017                                                                                                                        

 

 

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, dalam sambutannya yang dibacakan oleh  Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Mohamad Rifan Burase, SP, MSi menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah disebut sebagai salah satu Provinsi kepulauan dan laut di Indonesia karena memiliki panjang garis pantai sekitar 6.653,31 km dengan 4 (empat) perairan yaitu selat Makassar, laut Sulawesi, Teluk tomini dan Teluk tolo dengan luas total perairan laut sekitar 77.295,9 km2 dan luas wilayah daratan kurang lebih       65.526,72 km2.  Sulawesi Tengah juga memiliki pulau-pulau sedang dan kecil sebanyak 1.604 pulau dimana 3 pulau diantaranya adalah pulau-pulau kecil terluar yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga Malaysia dan Philipina. Secara geografis Provinsi Sulawesi tengah diapit oleh selat Makassar, Teluk tomini dan Teluk tolo atau dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) . Posisi ini menjadikannya sebagai Provinsi yang memiliki peran geostrategis yang cukup tinggi dan menguntungkan dari aspek perekonomian yang memanfaatkan jasa-jasa laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penyusunan Dokumen dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat dan ekonomi daerah, dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh wilayah pesisir terpencil dan pulau-pulau kecil dalam rangka mendukung misi ke-3 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan misi ke-4 mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan Provinsi maju di kawasan timur Indonesia serta mewujudkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus mendukung agenda prioritas nawacita ke-9 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

 

 

                                                                                                               

 

 

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, dalam sambutannya yang dibacakan oleh  Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Mohamad Rifan Burase, SP, MSi menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah disebut sebagai salah satu Provinsi kepulauan dan laut di Indonesia karena memiliki panjang garis pantai sekitar 6.653,31 km dengan 4 (empat) perairan yaitu selat Makassar, laut Sulawesi, Teluk tomini dan Teluk tolo dengan luas total perairan laut sekitar 77.295,9 km2 dan luas wilayah daratan kurang lebih       65.526,72 km2.  Sulawesi Tengah juga memiliki pulau-pulau sedang dan kecil sebanyak 1.604 pulau dimana 3 pulau diantaranya adalah pulau-pulau kecil terluar yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga Malaysia dan Philipina. Secara geografis Provinsi Sulawesi tengah diapit oleh selat Makassar, Teluk tomini dan Teluk tolo atau dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) . Posisi ini menjadikannya sebagai Provinsi yang memiliki peran geostrategis yang cukup tinggi dan menguntungkan dari aspek perekonomian yang memanfaatkan jasa-jasa laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penyusunan Dokumen dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat dan ekonomi daerah, dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh wilayah pesisir terpencil dan pulau-pulau kecil dalam rangka mendukung misi ke-3 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan misi ke-4 mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan Provinsi maju di kawasan timur Indonesia serta mewujudkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus mendukung agenda prioritas nawacita ke-9 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

 

 

Pin It
Dilihat: 228